Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga akhir juli. Lantas bagaimana nasib masyarakat? Kenapa yang diperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat?
Bukankah Negara kita tercinta ini sudah banyak peraturan, mengapa harus ditambah lagi peraturannya hingga masyarakat tidak bisa apa-apa untuk mencukupi kebutuhan keseharian. Katanya Negara kita adalah Negara yang beridologi PANCASILA. Kini masyarakat hanya bisa berdo’a agar kemiskinan dan penindasan cepat berakhir, karena pemerintah sekarang semakin lama semakin lupa yang namanya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
PPKM DARURAT DIPERPANJANG HINGGA AKHIR JULI
Hal itu disampaikan Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan tempat Shelter Isolasi. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyampaikan keputusan ini berdasarkan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas pada hari Jumat 16 Juli 2021.
“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,” kata Muhadjir, Jumat (16/9/2021).
DAMPAK RISIKO PPKM DARURAT
Dengan PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli, kata Muhadjir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada risiko. Di antaranya masalah bantuan sosial atau bansos. “Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial,” katanya.
Khusus untuk bansos, Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri. Dia meminta semua pihak saling gotong royong selama PPKM Darurat diperpanjang sampai akhir Juli. “Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini. Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini,” ujarnya.
PPKM darurat akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV 2021, sedangkan triwulan II sudah selesai,” ujar Iskandar saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Juli 2021. Iskandar mengatakan pemerintah tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 7-7,5 persen seperti target semula. Sedangkan untuk paruh kedua, diprediksi kinerja perekonomian akan terpengaruh perlambatan karena pembatasan kegiatan. Pemerintah pun telah merevisi target pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun. Iskandar mengungkapkan, prediksi pertumbuhan ekonomi per akhir 2021 diturunkan menjadi 3,7-4,5 persen dari semula 4,5-5,3 persen.
Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bhima Yudhistira mengatakan perpanjangan PPKM darurat akan berdampak menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja. Dampaknya, gelombang perusahaan yang pailit akan meningkat, khususnya di sektor retail, transportasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi di kuartal III bisa terkontraksi kisaran -0,5 persen untuk batas bawah dan 2 persen batas atas. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi karena berbagai agenda untuk mendorong belanja, seperti Ramadan dan Lebaran, sudah lewat.
Dalam kondisi demikian, Bhima menyebut pemerintah harus mencegah potensi terjadinya PHK massal. Ia menyarankan mengeluarkan bantuan subsidi upah senilai Rp 5 juta per pekerja selama masa perpanjangan PPKM. Bantuan subsidi upah diharapkan bisa mengantisipasi perusahaan melakukan PHK sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja. “Dari Januari-Juni sebenarnya perusahaan sudah mulai melakukan rekrutmen karyawan, tapi rencana ini akan berubah total karena perusahaan harus lakukan efisiensi untuk bertahan,” ujar Bhima.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan PPKM darurat untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19. Hal ini berdampak pada penurunan mobilitas, khususnya konsumsi masyarakat. Pemerintah saat ini menerapkan PPKM di wilayah Jawa Bali mulai 3-20 Juli untuk menekan angka positif harian Covid-19 yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah tambahan pasien Covid-19 baru mencapai 40.427 kasus pada hari, Senin, 12 Juli 2021.
Adapun penambahan kasus baru ini menjadi rekor baru sejak awal pandemi Covid-19. Berdasarkan data terbaru Satgas Covid-19, kenaikan kasus positif tersebut menjadikan angka terkonfirmasi secara akumulasi mencapai 2.567.630 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 mencapai 891 kasus sehingga totalnya menjadi 67.355 kasus.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan PPKM Darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Hal ini dilakukan setelah ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinir pelaksanaan program tersebut. “Jika banyak yang merasa masih ada kekurangan dan kesalahan di beberapa hal, itu adalah tanggung jawab saya,” kata Luhut dalam Instagram resminya pada Senin, 12 Juli 2021.
”Adanya perpanjangan PPKM Darurat sampai akhir juli itu lebih menyoroti dampak sector perokonomian masyarakat menengah kebawah, serta evektifitas adanya kebijakan PPKM Darurat ini tidak efektiv untuk diteruskan. Selain dari faktanya ternyata kasus tetap meningkat juga yang paling miris dampak dari perpanjangan PPKM Darurat adalah masyarakat menengah kebawah semakin kesulitan dalam mengais rezeki. Seharusnya pemerintah itu belajar dari sejak awal penanganan pandemi, beberapa kali pemblokiran jalan dan lain-lain. Tapi buktinya tidak ada perubahan sama sekali, bertambah meningkat itu iya. Artinya adanya PPKM Darurat diperpanjang itu tidak efektiv. Saya lebih setuju pemerintah memberi keputusan new normal saja, tentunya dengan syarat vaksin dan protocol kesehatan”. Ujar usaha mikro menengah kebawah.
Kegiatan perekonomian masyarakat menengah kebawah seharusnya diperhatikan, difikirkan dan diberi wadah oleh pemerintah untuk menstabilitas ekonomi masyarakat. Perlu kita garis bawahi bahwasannya PPKM Darurat yang hari ini telah dilaksanakan dengan cara seperti itu sangat tidak efektiv dan membebani rakyat dalam mengais rezeki.
PPKM Darurat diperpanjang itu malah menambah bingung para pedagang-pedagang kecil dan masyarakat kecil. Disisi lain harus mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya, tapi disisi lain dia terbentur oleh peraturan yang diterapkan pemerintah. Indonesia cobalah meniru cara penyelesaian pandemi di Eropa. Terutama yang paling penting dalam penanganan pandemi ini adalah sector perekonomian diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti kita selamat dari pandemi ternyata kita tidak selamat dari jeratan ekonomi.
Penulis : Achmad Sujoko
Editor : Asnal Masyawi
0 Komentar